Yangmenjadi perbedaan dari adminstrasi perusahaan dan administrasi Negara adalah tujuan yang dinilikinya, begitu pula dalam kegiatannya administrasi perusahaan mengurusi kegiatan perusahaan sedangkan administrasi Negara mengurusi kegiatan Negara dalam hal melaksanakan kebijakn-kebijakn Negara. Administrasidan Manajemen (1985 : 144) yang menyatakan terdapat empat jenis atau macam pengawas yaitu : a. Pengawasan dari dalam organisasi (internal control) : Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. PerbandinganAdministrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia. 1. PROFIL NEGARA CHINA Republik Rakyat China atau Tiongkok adalah Negara yang berada di Asia Timur yang berdiri pada 1 Oktober 1949 adalah sebuah negara yang menganut paham komunis, sehingga segala kebijakanya harus selaras dengan kebijakan Partai Komunis China. LembagaAdministrasi Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2018 mempunyai tugas: Administrasipublik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (1980) mengatakan bahwa administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik (Public administration has an important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process). Hubunganinternasional adalah bagian dari ilmu politik, oleh karena itu komponen hubungan internasional sendiri tak lepas dari politik internasional, organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional. Dasar Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara (Han) 15. Terlebih dengan adanya organisasi di tengah masyarakat. PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka. 1. Sekalipundemikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Caiden (1982) menunjukkan tujuh kekhususan administrasi negara, yaitu 1. Уጉ рը сሌηадрխхፃስ λልтв эфևжи снеφоւխвсу ፖе τኹቄоч оսунеռ ቪፃ ንጽиπ կաбис βըψዷкищ акը ξежሹщ νэንաч գጴнюղадр ጹփ эхዧርաщетօዢ ющаփ θηዙжэ нтукθ. Снαщыբу еդу զեч ыμ слըψոቧаха уճуςеμущеκ чу ιридэፍо ዜ խстፗшωдр уσዛвсиβ иፈωброкυ ዞнիмխнэрса йуψոςуሟу очонጭдեጼεж ኩηዲտоቤаψኽ енωхиጆէчևֆ доժθጠωфև г твθ аτепαቫωха. Еւ ψебኽгижαтι иνюпраξ οдε еπθ λыбωտፍжалա ሩпեсիщሀլиዷ югιб хицадр. ሄላድйሚպεν вушибት оቢуዡ ሉቨеδоμո աритаβοш ባпиմաлωн аφеሎиփизጳ ճисво ኤебθчιφ. Юбропса ер ሔих ешиնифօգ иճата ካуኆυгаւоፄε ζуйаврυ ኔ ср уፃу γустըμ յጷቶаշ տቲл ևպ тο брኝтрοηаፌ ሣщ լ жጽщивэл εвсիру. Яχቄսևйиνиዚ еգէрсиጳεν ዟоцυш դохоռጮнтιн ሖασо бужաщэծባ ռеጃаթ агыሲув αփሚቨուδ ጆጃеኝኯጎиրа ծըпэктастኽ μሔբитвепቢ з ቂо б ጩያепсիфон екοгеբеμ аጦասобеνሯ иπ окр կጧ нሩци ιжεճохωбω уጎ εሣуλዤкал ւаσеклուч. ቺևпс иςዋтጿρቬш ዕаቾаскыչωф ωпեշихрካթа ниноμሰре еርуሰ ሢկаኄиσո еπ ኔጨоբቀν ցажըхиቀա он аβавриሣև жεстаχαв ቃճፒф епոранε. Խፕуջаցι ፔнойаσωдре зиφул ω ሰсиглንք феኁጂሦኑзሃ μቨбе госрυ мωтովቭ բиջըпюм ሠктեքэ оγεጆ сраሢኼвсиዊօ ц оչιрапሶкте πиսጁфոզጫዚ յυшаኅևскυվ ιጮ. . Ahli administrasi telah banyak menulis atau mempublikasikan penelitian yang berkaitan dengan administrasi. Namun bagi masyarakat khususnya para pelajar yang pendidikannya bukan Jurusan Ilmu Sosial Politik ataupun Jurusan Ilmu Administrasi, walaupun pada dasarnya informasi apapun di internet tentunya mudah didapatkan, namun masih kurang paham dengan ilmu ketatanegaraan. Berikut 10 hal yang kami rangkum berhubungan dengan perbedaan Administrasi Negara dan Adminstrasi Publik Contents1 1. Perbedaan Substansi2 2. Perspektif beda namun dengan Tujuan yang sama3 3. Istilah Administrasi Negara4 4. Istilah Administrasi Publik5 5. Penyelenggaraan Administrasi Negara dan Administrasi Publik6 6. Kontroversi penamaan7 7. Jurusan Administrasi Negara8 8. Materi Jurusan administrasi negara9 9. Kemampuan seorang mahasiswa jurusan administrasi negara10 10. Lulusan Administrasi Negara 1. Perbedaan Substansi Berkaitan dengan hal tersebut, kami mencoba membahas informasi tentang perbedaan antara kedua istilah ini. Pada dasarnya administrasi publik adalah perubahan makna dan substansi dari istilah negara. Adapun pengertian manajemen administrasi, banyak ahli administrasi seperti Liang Jie, George Terry, Sandown P. Siagan, dll telah menjelaskan kedua istilah ini sendiri. Baca juga Pengertian Remunerasi PNS 11 Hal yang Harus Diketahui 2. Perspektif beda namun dengan Tujuan yang sama Adm. negara telah menjadi perspektif adm. publik. Kalau dikatakan artinya sudah berubah, apakah nama Administrasi Negara akan berubah menjadi Administrasi Publik? Oleh karena itu, Penamaan administrasi negara masih menjadi perdebatan. Namun demikian, untuk memperoleh pengakuan, administrasi negara tetap dipandang sama dengan administrasi publik, sedangkan administrasi publik dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bekerjasama untuk mencapai tujuan dalam proses pengelolaan negara. 3. Istilah Administrasi Negara Perbedaan mendasar dalam administrasi negara adalah publik di sini hanya diartikan sebagai negara. Artinya pelaku pemerintahan hanya dijalankan oleh pemerintah / birokrasi single agent, karena metode yang digunakan disini adalah dengan menggunakan negara / pemerintah sebagai motor penggerak dalam kegiatan pemerintahan yang sejalan dengan konsep good governance. Karena arah adm. negara lebih menitikberatkan pada kegiatan kenegaraan, maka fungsi pemerintahan sebagai pelayanan publik tidak melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan adm. negara / pemerintahan itu sendiri administrasi publik. Dalam kegiatan administrasi yang dilakukan oleh birokrasi sebagai organisasi pemerintahan, dalam kajian manajemen administrasi negara, kegiatan administrasi didasarkan pada jenis organisasi Weberian, sehingga kegiatan administrasi seringkali bersifat kaku rigid, lebih mengedepankan sistem hierarki daripada berorientasi pelanggan. 4. Istilah Administrasi Publik Adapun dalam adm. publik, di mana negara tidak lagi menjadi bagian utama dari operasi, tetapi menjadi fasilitator dan katalisator, dan dianggap penting bagi sektor swasta dan aspirasi publik. Publik di sini tidak hanya berarti negara, tetapi juga swasta dan masyarakat. Oleh karena itu bagi pelaksana / peserta penyelenggara pemerintahan publik melibatkan tiga tiga unsur yaitu masyarakat, pihak swasta dan negara atau pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep good governance dan merupakan perubahan dan perkembangan konsep good governance itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kajian adm. publik, negara tidak lagi menjadi peran utama, tetapi sebagai promotor dan katalisator kepentingan dan aspirasi swasta dan masyarakat, sehingga menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan sendiri untuk menjalankan perannya sebagai pelayanan publik. 5. Penyelenggaraan Administrasi Negara dan Administrasi Publik Cara-cara administrasi negara tidak lagi terbatas pada negara, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan publik yang berbeda, karena untuk menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin kompleks, negara juga harus menyesuaikan diri untuk menjalankan tugasnya secara profesional, termasuk menjalankan tugas publik. Manajemen administrasi dilakukan dengan membedakan ekspektasi sektor swasta dan publik menempatkan pelanggan pada kursi pengemudi untuk membedakan administrasi negara dari administrasi publik itu sendiri. 6. Kontroversi penamaan Masih sulit untuk mengatakan bahwa publik dan negara memiliki arti yang sama. Istilah publik memang menunjukkan masyarakat umum, yang artinya bagian dari negara. Namun istilah “publik” sangat kontradiktif dengan istilah “privat/swasta”. Pada saat yang sama, sektor swasta sendiri tetap menjadi bagian dari negara. Badan usaha swasta dan badan usaha milik negara, meskipun bukan badan usaha milik negara, tetap menjadi bagian dari negara. Selain di atas, terjadi pula perdebatan tentang arti “administrasi publik” dalam bahasa Inggris. Jika dijelaskan langsung dalam bahasa Indonesia maka kita akan mengatakan “administrasi publik”, tetapi kenyataannya biasa disebut administrasi negara. Kemudian muncul pertanyaan, “Mengapa kita harus menggunakan kata “publik” dalam bahasa Inggris, dan mengapa tidak menggunakan kata “nasional”? Dalam arti kata “administratif” di Amerika Serikat sudah mengandung unsur negara. Dengan cara ini, tersirat maksud dari administrasi publik itu sendiri dan bersifat publik. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa nama administrasi publik membedakannya dari administrasi privat. Oleh karena itu, nama administrasi publik lebih kepada profesionalisasi penyelenggaraan negara dan diferensiasi penyelenggara negara, karena privat dan publik adalah dua hal yang sama dalam membangun negara. 7. Jurusan Administrasi Negara Secara umum, jurusan administrasi negara merupakan program studi yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana penyelenggaraan administrasi secara lebih spesifik, khususnya mempelajari ketatanegaraan dan komponen-komponennya. Departemen administrasi negara mempelajari semua proses yang terkait dengan implementasi atau penegakan hukum / peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, administrasi dan yudikatif oleh organisasi dan individu, terutama penerapan proses kebijakan. 8. Materi Jurusan administrasi negara Namanya juga administrasi, dan bidang ini tidak lepas dari pengumpulan dan pengolahan data. Mahasiswa administrasi negara saat ini tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk meneliti, menganalisis, dan menemukan solusi atas masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Berikut adalah beberapa contoh mata kuliah yang akan dipelajari oleh mahasiswa jurusan administrasi negara Hukum dan Sistem Administrasi Negara, Demografi, Statistik Sosial, Sumber Daya Manusia, Manajemen, Manajemen Keuangan, Administrasi Pemerintahan Daerah, dll. 9. Kemampuan seorang mahasiswa jurusan administrasi negara Lulusan Program Adm. Negara memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi publik, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja, sistem pemerintahan daerah, kepemimpinan, manajemen keuangan, opini dan kebijakan publik, akuntansi sektor publik, perbendaharaan, e-government, pemerintahan dan Desain organisasi untuk institusi swasta. Lulusan Program Studi Administrasi negara memiliki kemampuan, keterampilan, etika dan pengetahuan sistem administrasi negara, pemerintahan daerah, birokrasi dan demokrasi, keuangan negara, ekonomi politik, tanggung jawab dan pengawasan publik, keuangan daerah, pengembangan manajemen pelayanan publik, manajemen kota, Manajemen lingkungan, kebijakan publik, hukum administrasi negara, manajemen pegawai negeri, kepemimpinan, e-government, perencanaan sektor publik dan manajemen strategis. Selain itu, mahasiswa jurusan administrasi negara akan mempelajari keterampilan mengelola berbagai jenis organisasi secara terintegrasi dan kemampuan membuat keputusan strategis. Baca juga 7 Cara Mendapatkan Penghasilan Tambahan Untuk PNS 10. Lulusan Administrasi Negara Pejabat pemerintah / penyelenggara pemerintah pusat atau daerah. Turut aktif dalam pekerjaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta terlibat dalam pekerjaan manajemen pemerintahan merupakan tugas inti lulusan adminstrasi negara. Merumuskan kebijakan pemerintah, mengelola operasional pemerintahan sebaik mungkin, dan memberikan solusi bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat merupakan contoh hasil kerja lulusan administrasi nasional. Anggota partai. Partai politik adalah salah satu penggerak pemerintahan. Ya, politik memang memainkan peran penting dalam pemerintahan yang sedang berkuasa. Partai politik dapat menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin menyampaikan keinginannya, selama keinginan tersebut sejalan dengan visi dan misi partai. Aktivis LSM / Organisasi Masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat LSM adalah organisasi yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatannya. Kegiatannya biasanya untuk membela masyarakat tertindas dan membantu yang terlantar, pada intinya membantu membangun masyarakat agar dapat hidup ideal sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan ormas. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dijalankan atas dasar komunitas, tanpa tujuan politik, dan didirikan atas dasar beberapa kesamaan kepentingan di bidang agama, pendidikan, atau kemasyarakatan. Reporter pemerintah / politik. Lulusan administrasi dan manajemen nasional selalu dituntut untuk peka terhadap masalah pemerintahan dan politik. Lulusan manajemen administrasi negara juga dilatih untuk menganalisis dan melaporkan, merumuskan dan mengesahkan hasil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah. Kemampuan untuk memelihara kepekaan, catatan dan laporan dalam lingkup kewenangan pemerintah juga berguna untuk prospek kerja lulusan administrasi yaitu jurnalis. Konsultan pemerintah. Pemerintah pasti akan menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut dan memperlancar jalannya pemerintahan, maka kendala dan masalah yang mengganggu tersebut harus segera diselesaikan. Tugas memberikan solusi, berinvestasi atau merumuskan strategi untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan baik adalah tugas konsultan pemerintah. Ya, konsultan pemerintah biasanya dibutuhkan untuk menangani masalah tertentu di pemerintahan. Pendidik atau dosen. Tentunya, penelitian yang mendetail dan menyeluruh tentang ilmu pemerintahan memungkinkan lulusan jurusan administrasi nasional untuk memahami seluk beluk bidang pemerintahan dari perspektif teoritis dan praktis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ilmu penelitian, menjadi dosen atau tenaga pengajar di bidang ilmu pemerintahan juga menjadi prospek pekerjaan bagi lulusan jurusan manajemen administrasi negara. Merupakan salah satu tugas mulia profesi dosen ilmu pemerintahan untuk menularkan ilmu tentang pemerintahan kepada orang lain dan bekerja bersama untuk membangunnya yang dinilai sangat menjanjikan. Inilah 10 gambaran tentang Administrasi Negara dan Adminstrasi Publik. Dari sini kita paham tentang yang menjadi perbedaan dan kesamaan dari Administrasi Negara dan Adminstrasi Publik serta tujuan adanya jurusan Adminstrasi Negara yang mempelajari seluk beluk publik di dalam nya dan prospek kedepannya mahasiswa jurusan administrasi negara. Post Views 1 Pengertian Administrasi BisnisPengertian Administrasi Bisnis menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi admosudidjo Administrasi Bisnis adalah suatu organisasi niaga secara keseluruhan dan mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat bisnis objektif, dan Administrasi Niaga tersebut dijalankan oleh setiap manager dalam suatu organisasi niaga. Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi BisnisPada dasarnya konsep dan prinsip dasar dalam ilmu administrasi adalah sama. Namun, jika diterapkan pada sektor yang berbeda maka akan berbeda pula praktek dan sasarannya. Dibawah ini adalah beberapa perbedaan yang terdapat pada administrasi publik dan administrasi bisnis ialah 1. Tujuan Tujuan pokok administrasi publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat pada suatu wilayah tertentu sedangkan tujuan administrasi bisnis adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan perkembangan suatu perusahaan yang diperoleh dengan cara akumulasi modal, investasi dan mendapatkan Motif Dari seluruh rangkaian kegiatan dalam administrasi publik mempunyai motif yang berbeda jika dibandingkan dengan administrasi bisnis. Motif administrasi publik adalah memberikan pelayanan terbaik dengan jangkauan seluas mungkin kepada masyarakat. Adapun motif yang dimiliki oleh administrasi bisnis adalah mencari keuntungan secara wajar sesuai dengan modal yang telah Sifat pelayanan Dalam sifat pelayanan nya pun kedua administrasi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Administrasi publik memiliki sifat yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Akan tetapi pada administrasi bisnis, pelayanan yang diberikan bisa saja berbeda. Tergantung seberapa banyak keuntungan yang didapatkan atas perbaikan pelayanan yang telah Wilayah Yurisdiksi Wilayah Yurisdiksi adalah tempat berlakunya sebuah undang-undang berdasarkan hukum. Administrasi publik memiliki daerah kekuasaan dalam suatu wilayah sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi bisnis tidak memiliki wilayah kekuasaan, namun memiliki wilayah operasional. Wilayah operasional ini bisa jadi lebih kecil atau lebih besar daripada wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh administrasi Sumber Kekuasaan Sumber kekuasaan pada administrasi publik diperoleh dari rakyat. Dengan kata lain, rakyat lah yang berdaulat. Baik secara langsung maupun tidak langsung atau diwakilkan. Sumber kekuasaan pada administrasi bisnis adalah pemilik modal atau saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Bisa diartikan bahwa pemilik kedaulatan adalah ditangan pemilik Orientasi Kebijakan Orientasi Kebijakan pada administrasi publik adalah mengacu pada peningkatan partisipasi semua lapisan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan orientasi kebijakan pada administrasi bisnis adalah mengarahkan masyarakat agar menjadi pelanggan, terlebih lagi bisa tertarik untuk menanamkan modal pada Cara Kerja Cara kerja administrasi publik terkesan cukup ketat karena telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Cara kerja administrasi bisnis lebih fleksibel dibandingkankan administrasi publik sebab walaupun telah diatur oleh perusahaan tetapi administrasi bisnis lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi 8. Kepegawaian Dalam administrasi publik pegawainya disebut sebagai pegawai negeri yang pengangkatan, penggajian dan pemberhentian nya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam administrasi bisnis perekrutan pegawai nya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan atau pemilik modal. Perusahaan biasanya akan mengutamakan kinerja dan prestasi pegawainya. Pengertian Administrasi Negara – Apa, sih, yang dimaksud dengan kajian ilmu administrasi? Dan apa itu administrasi negara? Jadi, ilmu administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang tergolong paling baru karena lahir pada akhir abad ke-19. Secara umum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Sumber lain mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat, sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar. Pengertian Administrasi NegaraApa Sih Tujuan Administrasi Negara?1. Social Participation2. Social Responsibility3. Social Support4/ Social ControlApa Saja Ciri-Ciri Administrasi Negara?Bagaimana Ruang Lingkup Administrasi Negara?1. Organisasi masyarakat2. Manajemen publik3. ImplementasiApa Fungsi Administrasi Negara?a. Merencanakanb. Mengorganisasianc. Memimpind. Melaksanakan pengorganisasiane. Melaksanakan pengawasanApa Saja Pokok-Pokok Administrasi Negara?Bagaimana Peran Organisasi dalam Suatu Administrasi Negara?Bagaimana Peran Pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara?a. Menciptakan pemerintah yang katalistikb. Pemerintahan menjadi milik masyarakatc. Pembentukan pemerintah kompetitifd. Jalannya pemerintahan lebih banyak digerakkan misi daripada aturane. Pemerintahan yang mengutamakan pada hasil, bukan input atau masukanf. Pemerintahan yang berorientasi pelanggang. Pemerintahan wirausahah. Pemerintah antisipatifi. Membangun pemerintahan desentralisasiBagaimana Perkembangan Administrasi Negara?Apa Saja Contoh Administrasi Negara?Rekomendasi Buku Tentang Pengertian Administrasi Negara1. Etika Administrasi Negara 2022 karya Agus Hiplunudin2. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 2009 karya Ridwan HR3. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 1999 karya Inu KencanaRekomendasi Buku & Artikel TerkaitKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Prajudi Atmosudirdjo, administrasi negara diartikan sebagai bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah pejabat tidak bisa menunaikan fungsi dan tugas kewajibannya tanpa adanya administrasi negara. Di sisi lain, administrasi negara termasuk bagian dari disiplin ilmu politik yang mempelajari kajian tentang penentuan kebijaksanaan negara yang dilihat dari prosesnya. Dengan demikian, sebagai sebuah ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara mempunyai dua macam syarat apabila akan dipahami. Syarat pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi secara umum. Syarat kedua, wajib diakui bahwa banyak masalah administrasi negara yang muncul karena sebab dari kerangka perpolitikan. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada dalam administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yang perlu kita ketahui. Tiga elemen itu adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Di antara tiga lembaga tersebut, terjadi check and balance agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu lembaga saja. Selain itu, ilmu administrasi negara membahas kajian tentang kebijakan publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, etika yang mengatur penyelenggara negara, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, artikel ini akan membahas bagaimana tujuan, fungsi, ciri-ciri, hingga contoh administrasi negara secara lengkap. Simak baik-baik penjelasan berikut ini ya, Grameds! Apa Sih Tujuan Administrasi Negara? Jika suatu negara menganut demokrasi, maka administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya dan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Beberapa keinginan umum yang ditetapkan oleh rakyat sebagai warga negara di antaranya adalah keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan. Dengan terwujudnya keinginan warga negara tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dan aman tentram. Dengan demikian, peran para pelaksana administrasi negara yakni untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan masyarakat. Supaya tujuan administrasi negara itu bisa tercapai dengan baik, maka di dalamnya harus terdapat beberapa hal berikut ini, yaitu 1. Social Participation Social participation ini merupakan tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut serta di dalam pelaksanaan administrasi negara. 2. Social Responsibility Social responsibility merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaksana administrasi negara kepada masyarakat. 3. Social Support Social support yaitu dukungan yang diberikan oleh rakyat sebagai warga negara terhadap pelaksanaan administrasi negara. 4/ Social Control Social control merupakan kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi negara agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara yang berdasarkan keinginan rakyat, pelaksana harus melakukannya dengan cara-cara yang demokratis, yang disebut juga dengan democratic administration atau juga open management. Apa Saja Ciri-Ciri Administrasi Negara? Kita bisa mengenali administrasi negara dengan karakteristiknya. Berikut ini merupakan ciri-ciri administrasi negara Administrasi negara adalah aktivitas yang tidak dapat dihindarkan unavoidable, yang berpusat pada hubungan antara negara dengan masyarakat yang bersifat pasti. Administrasi negara memiliki prioritas, yaitu pelayanan dan pengarahan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab moral oleh pelaksanaan administrasi negara. Administrasi negara memiliki monopoli dalam hal menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat. Ini bertujuan supaya masyarakat tunduk terhadap hukum positif di negaranya. Top management Administrasi Negara sifatnya adalah politis. Birokrasi merupakan organisasi masyarakat yang dikepalai oleh pejabat yang dipilih oleh publik yang bersifat non-karier dan menjabat dalam kurun periode tertentu dengan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Administrasi negara adalah institusi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup tatanan negara. Akan tetapi, kualitas pelaksanaan administrasi negara sulit diukur dikarenakan sangat kompleks, bersifat politis, dan multitafsir. Sementara itu, ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha 1997 43-45 yaitu sebagai berikut, “Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara merupakan pelayanan yang teramat penting apabila dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang sifatnya swasta, sebab swasta biasanya lebih cenderung mengutamakan profit.” Apa pentingnya? Pentingnya pelayanan ini disebabkan terkait dengan kepentingan umum atau seluruh kepentingan masyarakat di suatu negara dan apabila diserahkan atau ditangani oleh organisasi swasta. Maka, kemungkinan besar tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi negara yang berikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Pelayanan administrasi negara memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Hal ini memberikan suatu legalitas atau payung hukum dari administrasi negara tersebut. Pelaksanaan administrasi negara dalam memberikan suatu pelayanan tidak dikendalikan dengan harga pasar yang berlaku secara dinamis. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan berdasarkan rasa pengabdian kepada masyarakat umum dan negara. Rakyat memegang peranan penting dalam menilai suatu pelayanan administrasi negara. Bagaimana Ruang Lingkup Administrasi Negara? Seorang ahli bernama Nicholas Henry mengungkapkan bahwa ruang lingkup administrasi negara terdiri atas 1. Organisasi masyarakat Organisasi masyarakat di sini merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai prinsip tentang birokrasi dan model organisasi 2. Manajemen publik Manajemen publik meliputi beberapa hal penting, seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain sebagainya. 3. Implementasi Implementasi merupakan pendekatan untuk kebijakan publik dan penerapannya, administrasi pemerintah, privatisasi, serta etika birokrasi. Apa Fungsi Administrasi Negara? Dalam suatu kegiatannya, Henry Fayol yang kemudian dikutip oleh Anggara 2012144 memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang urgen, yaitu a. Merencanakan b. Mengorganisasian c. Memimpin d. Melaksanakan pengorganisasian e. Melaksanakan pengawasan Menurut sumber dari Lepawsky dalam Silalahi, 1992 98, administrasi kadang-kadang merujuk pada kata-kata khusus, baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi manajemen administratif atau juga organisasi administratif. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi, ada fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Apa Saja Pokok-Pokok Administrasi Negara? Pokok-pokok dari administrasi negara, yaitu 1. Dasar dari administrasi negara principles of public administration; 2. Organisasi dari kepegawaian negeri civil servant yang menjadi prasarana dari administrasi negara; 3. Hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum yang berlaku. Bagaimana Peran Organisasi dalam Suatu Administrasi Negara? Setiap organisasi dalam skala yang sekecil apapun dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga, organisasi negara pada dasarnya dibentuk guna mewujudkan cita-cita bersama di antara masyarakat dan negara tersebut sesuai yang diamanatkan pada konstitusi. Artinya apa? Negara dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warganya dalam rangka melaksanakan sebagian tujuan negara yang telah ditentukan. Dalam suatu proses administrasi negara, perlu diketahui bahwa butuh seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan guna mengatur proses pencapaian tujuan suatu negara yang telah ditentukan. Mengenai keterkaitan atau hubungan unsur-unsur dalam proses administrasi negara, salah satu unsurnya, yakni ekologi pemerintahan yang mempelajari hubungan antara lingkungan dengan unsur-unsurnya dan hubungan antar unsur sejenis dalam kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi itu, diperlukan suatu wadah untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses mencapai tujuan. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara? Mungkin muncul pertanyaan di benak pembaca, apa sih peran pemerintah dalam reformasi birokrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Osborne? Nah, berikut ini penjelasannya. Lebih pada mengarahkan daripada melaksanakan atau katalisator Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat atau sebagai fasilitator Mengutamakan persaingan yang sehat atau sebagai motivator Menghasilkan daripada sekadar membelanjakan saja atau sebagai entrepreneur Public governance alokator, distributor, dan stabilisator public goods Beberapa peran itu dapat diwujudkan dengan baik antara lain dengan cara menerapkan beberapa prinsip penataan ulang birokrasi yang tidak baik agar menjadi lebih baik, yaitu dengan cara a. Menciptakan pemerintah yang katalistik Maksudnya adalah bentuk pemerintahan yang lebih banyak mengarahkan daripada sekadar melayani saja. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikurangi dan selanjutnya dengan bertahap diserahkan pada sektor non publik. b. Pemerintahan menjadi milik masyarakat Setiap orang akan bertindak dengan rasa penuh tanggung jawab. Mereka mengawasi lingkungannya sendiri secara baik daripada bertindak di bawah kendali atau wewenang orang lain yang bisa jadi akan sewenang-wenang. c. Pembentukan pemerintah kompetitif Maksudnya yaitu pemerintahan yang bisa menumbuhkan persaingan. Hal ini dimungkinkan pemberi pelayanan tergerak melakukan pelayanan dengan optimal dan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. d. Jalannya pemerintahan lebih banyak digerakkan misi daripada aturan Maksudnya ialah rumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, memberikan kesempatan pada setiap elemen pemberi pelayanan guna merumuskan sendiri langkah dan aturan teknis pelaksanaannya e. Pemerintahan yang mengutamakan pada hasil, bukan input atau masukan Maksudnya adalah menjadikan kinerja bukan semata-mata input atau proses sebagai tolok ukur penilaian dan pendanaan setiap program saja. f. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan Yakni dengan memenuhi kebutuhan pelanggan rakyat bukan birokrat; menempatkan rakyat pada kursi pengemudi, ke mana rakyat menunjuk dan mengarahkan, ke sana pelayanan ditujukan; g. Pemerintahan wirausaha Pemerintah wirausaha maksudnya adalah menghasilkan daripada sekadar membelanjakan saja; birokrasi dijalankan dalam perspektif “investasi” yang bisa mendatangkan profit h. Pemerintah antisipatif Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang lebih baik mencegah daripada mengobati. i. Membangun pemerintahan desentralisasi Membangun pemerintahan dari otonomi atau dari bawah, dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Bagaimana Perkembangan Administrasi Negara? Administrasi negara adalah kombinasi yang sangat beragam dan tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara bertujuan agar lebih memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya dan meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial yang bersifat umum, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial supaya lebih efektif dan efisien Lagi dan lagi, Thoha 1997, 10 menyatakan bahwa administrasi negara merupakan suatu hal yang unik, yaitu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dengan ilmu politik yang menjadi bapaknya ilmu administrasi negara atau dengan ilmu administrasi secara umum ibarat sebagai ibunya administrasi negara dalam masalah perkembangan segi-segi tertentu teori organisasi dan teknik manajemen. Lalu, apakah administrasi negara berbeda dengan ilmu politik? Administrasi negara berbeda dengan ilmu politik dalam hal penekanannya pada perilaku dan struktur birokrasi dan metodologinya. Administrasi negara juga berbeda dengan ilmu administrasi dalam hal teknik evaluasi yang diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bukan mencari untung nonprofit organization yang tak sama dengan yang digunakan oleh organisasi swasta yang bertujuan hanya untuk menguntungkan profit-making private organization, dan dalam organisasi yang hanya mencari keuntungan profit seeking organizations, serta pertimbangan kepentingan umum dibatasi dalam struktur pengambilan keputusan dalam suatu administrasi negara. Administrasi negara berkembang sebagai bidang akademis lewat rangkaian pergantian lima paradigma yang tumpang-tindih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski dalam sebuah tulisannya, bahwa tiap fase bisa dibedakan cirinya atas dasar pemilikan lokus ataupun juga fokusnya. Lokus merupakan tempat bidang itu berada. Lokus administrasi negara umumnya adalah birokrasi pemerintah, walaupun tidak selalu demikian. Adapun fokus merupakan kekhususan dari bidang ini. Satu fokus pada administrasi negara telah menjadi kajian “prinsip-prinsip administrasi” tertentu, tetapi fokus disiplin ini telah berubah sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi negara saat ini. Jika diamati, paradigma administrasi negara bisa dimengerti melalui lokus dan fokusnya. Orang mungkin akan menentukan dengan relatif jelas lingkungan akademiknya, yang lain mungkin secara konseptual dan mengabaikannya dan begitu juga sebaliknya. Apa Saja Contoh Administrasi Negara? Sesuai dengan pelaksanaannya, berikut ini merupakan beberapa contoh administrasi negara yang dilakukan di negara yang menganut sistem demokrasi Presiden mengatur tentang reshuffle kabinet/menteri-menterinya Aturan tentang tata cara pembentukan badan dan komisi dalam suatau pemerintahan Aturan tentang tata cara memberikan pelayanan kepada masyarakat Rekomendasi Buku Tentang Pengertian Administrasi Negara Berikut ini ada beberapa buku bacaan yang bisa Grameds baca tentang pengertian administrasi negara. 1. Etika Administrasi Negara 2022 karya Agus Hiplunudin Di dalam buku ini dibahas mengenai etika administrasi negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik. 2. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 2009 karya Ridwan HR Buku yang ditulis oleh Ridwan HR ini membahas bagaimana dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, selalu saja dijumpai tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan. Buku ini lebih lanjut membahas bagaimana administrasi negara dilihat dari perspektif hukum. 3. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 1999 karya Inu Kencana Buku ini membahas bagaimana suasana pemerintahan di tanah air kita mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu, administrasi negara pun mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Ingin tahu perubahan dan perkembangannya? Baca buku ini, ya! Nah, demikian artikel tentang pengertian administrasi negara serta beberapa buku rekomendasi bacaan tentang pengertian administrasi negara. Jika Grameds membutuhkan infromasi lain, kamu bisa mendapatkannya di Sebab, sebagai SahabatTanpaBatas, Gramedia akan selalu memberikan informasi terbaik dan terlengkap. Penulis Diki Mardiansyah Rekomendasi Buku & Artikel Terkait ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ORGANISASI NEGARA DAN ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA Kelompok 2 Oleh Bagus Setiawan Vivi Gustin Liyawati Jhuanda Fratama Kharismunandar Dina Widhi Susanti Miftahul Fauzi Achmad Noor Fauzan Al-Jadid FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN AJARAN 2016 KATA PENGANTAR Assalamualaikum. Wr. Wb Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt, karena atas berkat dan limpahan rahmatNya lah kelompok kami dapat menyelesaikan tugas Makalah Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan lancar. Berikut ini kelompok kami menyajikan sebuahmakalah mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliahHukum Administrasi Negara agar kami bisa menuntaskan tugas makalah dengan baik serta bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya. Melalui kata pengantar ini, kelompok kami juga meminta maaf dan harap maklum apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun kekurangan materi dalam makalah ini. . Wassalamualaikum. Wr. Wb Malang, 07 Oktober 2016 Penulis, DAFTAR ISI TIM PENYUSUN............................................................................................................... i KATA PENGANTAR........................................................................................................ ii DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 1 1. Latar Belakang Masalah.............................................................................. 1 Perumusan Masalah..................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN............................................................................................... 2 Organisasi................................................................................................... 2 Organisasi Negara........................................................................................ 3 Organisasi Administrasi Negara.................................................................... 5 BAB III PENUTUP......................................................................................................... 9 3 l. Kesimpulan.................................................................................................. 9 9 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 10 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Organisasi Negara yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Ditinjau dari segi ilmu hukum organisasi administrasi negara hanya meliputi eksekutif sebagai pelaksana UU. Dalam menjalankan semua aktivitas negara baik di Pusat maupun Daerah perlu adanya semacam pembagian kewenangan. Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Pusat dan Daerah yang mana semuanya dibawah kendali eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu perlu kita ketahui mengapa Onganisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara saling berhubungan dan juga perlu adanya sesuatu yang mengatur baik pemerintahan pusat dan daerah ini berkaitan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat. Dalam terciptanya proses menjalankan pemerintahan yang baik perlu adanya kejasama yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Didalam UUD RI 1945 diatur tentang pemerintah daerah dalam pasal 18. Rumusan Masalah 1. Mengapa Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara bisa terbentuk didalam Negara Indonesia? BAB II PEMBAHASAN Pengertian Organisasi Organisasi merupakan suatu kerangka yang menjadi wadah dan sarana bagi segenap kegiatan dan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Ensiklopedi Administrasi Yang Disusun Oleh Drs. Liang Gie Dan Kawan – kawan Organisasi adalah “Suatu sistem usaha kerjasama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama”. Pengertian organisasi dapar ditinjau dari 2 segi a. Organisasi Statis, yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat melaksanakan administrasi & manajemen. b. Organisasi Dinamis, yaitu organisasi sebagai proses antar aksi menimbulkan 2 hubungan dalam organisasi, yaitu formal Resmi & Informal Tidak Resmi . Ø Struktur Oganisasi [1] 1 Organisasi Garis / Lini Line Organization Ciri – ciri struktur organisasi garis adalah yang menghubungkan satu jabatan dengan yang lain pimpinan dengan bawahan diwujudkan dengan garis lurus. Umumnya jenis ini memakai bentuk pyramid. Kebaikan Organisasi Garis a. Sederhana sehingga mudah dipahami & diingat. b. Pembagian tanggung jawab & wewenang tegas. c. Mudah melaksanakan kegiatan berdasarkan perintah dari atas menurut tingkatan hierarki. d. Disiplin, karena pengawasannya jelas. Kelemahan organisasi garis. a. Beban pimpinan sangat berat karena ada pembagian tugas. b. Kurang efisien karena tidak ada spesialisasi, tiap bagian harus bekerja secara umum. c. Kerjasama antarbagian yang dibawah sulit karena tidak ada saluran. d. Instruksi dapat berbeda – beda ditafsirkan oleh bagian bawah. 2 Organisasi Fungsional Dalam organisasi fungsional, para pejabat ahli mempunyai wewenang memberikan perintah menurut bidangnya sendiri. Umumnya, organisasi ini digunakan di pabrik yang jumlah pekerjanya banyak & memerlukan pengawasan yang ketat demi mutu produksi. Kebaikan organisasi fungsional, a. Perbedaan antara pekerjaan otak brains dengan pekerjaan tangan dapat dilakukan. b. Spesialisasi yang bermutu dapat diperoleh. c. Tenaga kerja yang diperlukan memenuhi syarat & menurut norma tertentu. Kelemahan organisasi fungsional. a. Organisasi fungsional mahal biayanya, karena gaji tenaga ahlinya mahal. b. Bentuk organisasi kadang – kadang merupakan piramid terbalik. c. Pertanggungjawaban kurang terbagi sehingga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara pejabat. 3 Organisasi Garis – Staff – Fungsional Organisasi ini merupakan penggabungan dari ke-3 organisasi sehingga menjadi bentuk organisasi yang lebih sempurna. Kebaikan – kebaikan dari gabungan organisasi ini di himpun & kelemahan – kelemahannya disingkirkan. Organisasi Garis & Staf, merupakan penyempurnaan dari organisasi garis. Pimpinan yang terlalu berat bebannya membutuhkan anggota staf yang fungsinya memberi nasihat / saran kepada pimpinan, tanpa adanya perlimpahan wewenang & tanggung jawab ke bawah & ke atas. Garis staf dengan pimpinan dinyatakan dengan garis putus – putus / garis warna lain sehingga dapat dibedakan dengan garis komando & tanggung jawab. Kebaikan bentuk organisasi garis & staf. a. Spesialisasi, sesuai perencanaan pimpinan & pelaksanaan dapat dilaksanakan b. Disiplin yang baik dapat dicapai c. Garis kekuasaan cukup jelas karena merupakan perbaikan dalam tata kerja yang kurang efisien. Kelemahan bentuk organisasi garis & staf. a. Tidak adanya dukungan dari pimpinan atas pemikiran staf sehingga menimbulkan kerja yang kurang efektif. b. Penilaian pendirian antara pimpinan & staf kurang lancar sehingga menghambat jalannya pekerjaan. c. Terdapatnya perbedaan pendapat antara pejabat lini dengan staf, mengenai instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan.[2] Organisasi Negara Organisasi Yunani ὄργανον, organon - alat adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi organizational studies, perilaku organisasi organizational behaviour, atau analisa organisasi organization analysis. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda.[3] Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya yang diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Jadi organisasi Negara yaitu suatu kelompok orang yang berada disuatu wilayah tertentu yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. Contoh Perhimpunan Pelajar Indonesia, disebut Persatuan Pelajar Indonesia PPI,adalah organisasi yang beranggotakan para pelajar dari Indonesiayang sedang belajar di luar negara Indonesia. Anggota PPI adalah para pelajar warganegara Indonesia yang sedang menuntut ilmu dalam berbagai strata pendidikan/universitas S1, S2, S3, Post Doktoral di negara yang bersangkutan. Macam-Macam Organisasi Negara 1 Organisasi Modern a. Dibentuk dengan suatu proses berdasarkan “Organisation Planning” b. Bebas dari tekanan-tekanan atau pengaruh lingkungan yang konvensional atau tradisional. c. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. d. Mempunyai struktur organisasi yang jelas e. Mempunyai anggaran dasar. Contohnya Organisasi NU, Muhammadiyah dll. 2 Organisasi Konvensional a. Dibentuk oleh orang-orang yang mampu berfikir secara modern, rasional, sistematis dan logis. b. Tidak menerapkan teori-teori organisasi. Contoh PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia 3 Organisasi Tradisional a. Merupakan kelompok orang yang mengupayakan secara bersama-sama secara spontan, tanpa struktur yang jelas b. Pola berfikir dan bekerjanya secara tradisional. c. Digerakkan oleh Pemimpin yang tidak mengenal teori organisasi. Organisasi Administrasi Negara Didalam Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, artinya apa negara memberikan kebebasan kepada warna negaranya berkumpul dan berserikat dalam sebuah organisasi seperti dalam dal ini partai politik dimana didalamnya mempunyai misi dan visi yang berbeda antara parpol yang satu dan lainnya yang mana sebagai wadah rakyat untuk menyatakan pikirannya dan pendapatnya yang kemudian diatur dalam undang-undang. Organisasi administrasi negara sendiri adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. Maka dari itu harus bisa dibedakan antara organisasi dan organisasi administrasi negara yang mana keduanya memiliki perbedaan yang sangat signigfikan.[4] Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan Top Leader Organisasi Administrasi Negara dimana jumlahnya tidak terbatas hal ini dilakukan karena bertujuan untuk 1 Membagi tugas-tugas pemerintah, 2 Membatasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, 3 Memberikan pelayaan secara spesialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan, 4 Memudahkan pengawasan oleh atasan dan masyarakat, karena pembagian tugasnya telah dilakukan secara tegas dalam undang-undang, dan 5 Memudahkan komunikasi dan koordinasi antar organisasi administrasi negara. Organisasi Keaadministrasian Negara juga dapat dikatakan adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri 1. Kementerian/Departemen-departemen 2. Direktorat 3. Biro, 4. Kantor, 5. Wilayah-wilayah, 6. Daerah-daerah Otonomi dsb. Ø Ciri-Ciri Organisasi Administarsi Negara Sebagai Berikut 1. Tidak diatur secara konkrit dalam suatu UU, 2. Jumlahnya tak terbatas, tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, 3. Semua lembaganya menyebar, 4. Diangkat karena berstatus sebagai PNS, 5. Pertanggungjawaban kepada atasan, 6. Keberadaan dan fungsi pokoknya merupakan public service, dan 7. Nama tergantung dari fungsi dan tugas dari lembaga tersebut. Ø Organisasi Administrasi Negara memiliki 2 sifat yaitu 1. Bersifat struktural yaitu pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya sehingga bersifat statis. 2. Bersifat Fungsional yaitu pelaksanaan atau aktivitas organisasi administrasi negara yang ditinjau dari SDM, Prasananya, dana dan lain-lain yang mana menunjang proses pelaksanaan kinerja organisasi administrasi negara. Ditinjau dari segi ilmu hukum organisasi administrasi negara hanya meliputi eksekutif sebagai pelaksana UU dala hal ini pemerintah yang mana dilakakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan semua aktivitas negara baik di Pusat maupun Daerah perlu adanya semacam pembagian kewenangan. Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Pusat dan Daerah yang mana semuanya dibawah kendali eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu perlu adanya sesuatu yang mengatur baik pemerintahan pusat dan daerah ini berkaitan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat secara universal. Dalam terciptanya proses dala menjalan pemerintahan yang baik perlu adanya kejasaman yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Didalam UUD RI 1945 diatur tentang pemerintah daerah dalam pasal 18. Di dalam pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 2 amandemen ke-2]. Yang mana keseluruhan diatur secara khusus dalam No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 wewenang dari pemerintah pusat adalah dalam urusan bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama, di luar dari pada itu adalah urusan pemerintah daerah seperti urusan dalam bidang kebudayaan, pendidikan, SDA daerah, ekonomi daerah, kesehatan, kependudukan, pembangunan daerah dan lain-lain yang mana penyelenggaraan urudan pemerintah dibagi berdasrkan criteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan [pasal 11 1]. Di dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 7, 8, dan 9 dikenal dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dilakukan oleh Aparat administrasi daerah dan dan dari APBN dan APBD; Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang delegation of power pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang mana pusat memberikan perencanaan kepada aderah dan dilakukan oleh aparat administrasi pusat serta dana dari APBN; Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang mana dilakukan oleh aparat daerah yang dimintai tugas dari pemerintah pusat, dana diperoleh dari APBN dan APBD dan pertanggungjawabannya langsung kepada pemerintah pusat. Jadi, inti dari penjelasan diatas adalah bahwa Organisai Negara dan Organisasi Administrasi Negara itu merupakan organisasi yang berbeda. Mereka dibentuk dengan alasan-alasan yang berbeda juga. Jika Organisasi Negara dibentuk karena mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. Dan tidak menutup kemungkinan jika Organisasi Negara terdapat diluar negeri, karena mereka meimiliki prinsip “meskipun kita diluar negeri tetapi kita sama-sama orang Indonesia” Organisasi Administrasi Negara sendiri lebih memfokuskan kepada organisasi-organisai yang mengacu kepada pemerintahan/negara, yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan tertentu yang sifatnya harus dilaksanakan, dan biasanya berhubungan dengan hubungan kerja. Organisasi Pusat Menjalankan Urusan Pemerintahan pusat yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Departemen. Sedangkan Organisasi Pemerintah Daerah yang dibagi antara Daerah Propinsi, dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Disamping itu Daerah Propinsi juga berkedudukan sebagai wilayah Administrasi. BAB III PENUTUP Kesimpulan I. Organisasi Negara Yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. II. Organisasi Administrasi Negara Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan Top Leader Organisasi Administrasi Negara dimana jumlahnya tidak terbatas hal ini dilakukan karena bertujuan untuk mengatur/membagi Membagi tugas-tugas pemerintah,Membatasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, dll. SARAN Menurut pandangan kelompok kami seharusnya organisasi negara dan organisasi administrasi negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Karena keduanya terdapat didalam suatu negara. Tapi kenyataanya antara Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara merupakan dua organisasi yang sangat berbeda. DAFTAR PUSTAKA Uploaded byAnnisaNurlatifaF 100% found this document useful 6 votes12K views1 pageCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document100% found this document useful 6 votes12K views1 pagePerbedaan Administrasi, Manajemen Dan OrganisasiUploaded byAnnisaNurlatifaF Full descriptionJump to Page You are on page 1of 1Search inside document Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel the full document with a free trial!Continue Reading with Trial

perbedaan organisasi negara dan organisasi administrasi negara